Awas….Ghost voters !

Sejak 5 September kemarin, KPU Kabupaten Jepara melakukan tahapan  Pemutakhiran Daftar Pemilih. Kegiatan yang dalam bahasa praktisnya disebut  dengan istilah ‘Coklit’ ini, dilakukan oleh PPS di bantu Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP). Aktifitas  yang dilakukan adalah mendatangi pemilih ke rumah rumah (door to door ), kemudian mengecek  dan mencocokkan nama-nama yang ada dalam Daftar Pemilih (DP) dengan kondisi  faktualnya di lapangan.

Inilah proses di mana Penyusunan Daftar pemilih Tetap ( DPT ) dimulai, suatu  proses yang disebut –sebut  sebagai tahapan paling krusial dan esensial dalam hajatan pemilukada. Krusial , karena  inilah tahapan terpenting sekaligus paling rawan terhadap potensi masalah  yang dapat saja mengancam kesuksesan penyelenggaraan pemilukada. Kemudian Esensial,  karena  empu-nya demokrasi ini adalah rakyat,  setiap suara rakyat dimaknai sebagai suara demokrasi. Oleh karena itu inti dari  pemilukada langsung yang demokratis  adalah terletak pada sebarapa besar kesempatan menggunakan hak pilih setiap warga ini dapat diberikan dengan didata sebagai pemilih. Kita  tahu bahwa  Undang-undang  mensyaratkan untuk dapat memberikan hak pilihnya tersebut, setiap warga harus terdaftar dalam DPT. Publik tentu masih ingat juga bahwa profesionalisme dan kredibilitas penyelenggara pemilu tahun 2009 sempat dipersoalkan akibat karut marutnya DPT, begitu juga dalam pelaksanaan pemilukada di beberapa daerah sepanjang tahun 2010-2011 ini.

Karena itu  tak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keakurasian dan reliabilitas  Daftar Pemilih adalah salah satu indikator suksesnya pemilukada. Padahal ketika berbicara tentang sukses dan tidaknya sebuah hajatan demokrasi dalam konteks pemilukada kita nanti, tentu tak satupun pihak yang bersedia disebut sebagai pihak yang tak berkomitmen mendukung sukses pemilukada, ini jelas  berarti bahwa penyelenggara pemilu bukan satu-satunya pihak yang berkepentingan dalam hal suksesnya tahapan Pemutakhian Daftar Pemilih ini.

Menyadari demikian pentingnya makna DPT dan seluruh potensi problem yang ditimbulkannya, maka pada masa proses coklit ini, KPU Kabupaten Jepara  secara khusus mengingatkan semua pihak, partai politik, Panwas, tokoh masyarakat dan stake holder lainya, atau bahkan masyarakat pemilih sendiri untuk senantiasa mengawal, dan mengawasi proses coklit yang saat ini sedang berlangsung di wilayahnya sesuai dengan peran masing masing. Begitupun terhadap instusi pemerintah di semua tingkatan diharapkan perannya untuk membatu, mendukung dan menfasilitasi suksesnya kegiatan pemutakhiran ini.

Ghost Voters

Berdasarkan hasil pencermatan dan analisis sementara terhadap bahan data pemilih yang ada, paling tidak ada dua (2) hal yang perlu dilakukan oleh petugas, yaitu pertama, terkait dengan adanya pemilih yang belum tercantum dalam Daftar Pemilih. Kita tentu menyakini bahwa sangat mungkin masih ada pemilih-pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum tercantum dalam Daftar Pemilih. Mereka ini bisa jadi memang belum berusia 17 tahun akan tetapi telah kawin atau sudah pernah kawin, atau pula pemilih yang karena alasan teknis atau administratif  yang menyebabkan yang bersangkutan benar-benar belum tercantum dalam Daftar Pemilih. Terhadap hal yang demikian ini petugas dalam melakukan kegiatan pemutakhiran, harus mencatat mereka dan memsukkan ke dalam Daftar Pemilih.

Yang ke-dua, yang berkaitan dengan problem-problem seputar Daftar Pemilih, yaitu yang disebut dengan “ghost voters yakni  data pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih, tetapi tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, sehingga nama-nama pemilih ini menjadi tidak jelas keberadaannya, tidak jelas kebenarannya, tidak jelas stastunya, atau tidak dikenal orangnya dan lain-lain. Data pemilih ini akhirnya fiktif atau menjadi pemilih jadi-jadian, tidak ada orangnya namun namanya bergentayangan dalam Daftar Pemilih. Mereka ini  dapat diidentifikasikan mulai dari data pemilih ganda, pemilih yang identitasnya tidak jelas/salah,  pemilih yang tak ber NIK atau ber NIK bebeda dengan data KK yang dimilikinya, pemilih meninggal dunia, pemilih yang telah pindah domisili, pemilih yang mengalami perubahan status menjadi atau telah pensiun dari keanggotaan TNI/POLRI , serta pemilih yang mengalami gangguan jiwa (gila) dan pemilih yang sama sekali tidak dikenal orangnya. Pemilih-pemilih yang seperti inilah yang harus mendapatkan koreksi dengan dicoret atau diperbaiki oleh petugas di dalam melakukan kegiatan pemutakhiran ini. KPU dalam hal ini sangat tegas, bahwa pemilih –pemilih yang dikatagorikan sebagai ‘Ghost Voters’ ini harus dibersihkan dan di enyahkan dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilukada ini.

Karena itu pada proses pemutakhiran inilah,  kepada pihak-pihak terkait,  KPU  perlu menegaskan agar hal-hal sebagai berikut menjadi perhatian bersama. Terhadap PPS  dan PPDP, secara manual harus benar-benar mendatangi pemilih dari rumah ke rumah menggunakan perangkat yang ditentukan, melakukan koreksi terhadap kesalahan penulisan data pemilih apakah  itu nama, NIK, alamat,Jenis kelamin dll, melakukan pencoretan terhadap pemilih yang meninggal, pindah domisili, tak memenuhi syarat dan pemilih yang tak dikenal atau pemilih fiktif. Selanjutnya PPS dan PPDP melakukan entri  hasil coklit  tersebut secara cermat, dengan menuangkan seluruh hasil kerja tersebut ke dalam buku kendali pemutakhiran sehingga perubahan data pemilih dapat terekam dan dapat dijelaskan, dan bahkan kemungkinan hilangnya data pemilih yang sebelumnya telah tercantum  dalam bahan DPS, dapat dihindari. Khusus untuk tugas ini, sebelumnya telah dilakukan bimbingan teknis dan simulasi secara berjenjang oleh KPU, PPK hingga PPS dan PPDP.

Kepada Masyarakat pemilih, wajib memberikan data secara jujur dan benar berdasar dokumen kependudukan yang dimiliki, turut aktif melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil coklit pada saat diumumkan dan melaporkan kepada petugas jika masih terdapat koreksi atau masih belum tercantum.

Begitupula para Stake holder  dan tokoh masyarakat, diharapkan turut menghimbau dan mendorong  warga masyarakat agar senantiasa aktif sebagai pemilih, bagaimanapun ini adalah hak konstitusional warga .

Dan kepada institusi TNI/POLRI, diharapkan  menginstruksikan kepada anggota agar memberikan informasi kepada petugas pemutakhiran  tentang perubahan status  keanggotaannya, ini penting dan sangat membantu mengingat perubahan status keanggotaan ini tak selalu dengan serta merta diketahui oleh PPDP sekalipun atau pengurus RT  setempat.

Kemudian kepada Partai politik / peserta pemilu,  diharapkan  jug turut serta  mengambil bagian dalam momentum pemutakhiran ini  untuk memastikan bahwa konstituennya telah terdaftar dan tak ada yang tercecer, misalnya dengan menginstruksikan  fungsionaris, kader, simpatisan  melakukan pengawalan pengecekan proses demi proses,  fakta empirik yang selama ini terjadi adalah partai politik sangat minim respon pada saat proses pemutakhiran, tetapi baru mengeluh dan berteriak ketika konstituennya tidak terdaftar menjelang pemungutan suara.

Dan kepada  Panwas , agar mengawal dan mengawasi pelaksanaan pemutakhiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tak hanya oleh penyelenggara tetapi seluruh pihak yang terkait dengan persoalan daftar pemilih.

Akhirnya betapapun proses, prosedur dan tata cara pemutakhiran tersebut telah dilakukan sesuai dengan aturan, KPU menyadari bahwasanya tugas pemutakhiran ini sangatlah berat, rendahnya keterandalan basis data yang dipergunakan, faktor SDM petugas, keterbatasan anggaran , dan sulitnya medan serta kondisi dilapangan adalah kendala riil yang dihadapi oleh penyelenggara, tetapi semua itu tak lantas menjadikan alasan untuk mentoleransi petugas untuk bekerja tak semestinya atau tidak jujur. Khusus dalam hal masih ditemukan adanya problem seputar pemilih, terutama pemilih fiktif atau ganda, sekalipun petugas telah berupaya maksimal sesuai aturan dalam pemutakhiran,  KPU tetap akan melakukan pencermatan dan pemeliharaan, prinsip yang dipegang KPU adalah bahwa penduduk yang telah memenuhi syarat harus terdaftar sebagai pemilih, dan pemilih hanya boleh satu kali memberikan hak pilihnya.  (Anik Sholihatun, Divisi Logistik & Personel  KPU Jepara )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: