Keterwakilan Berbasis Gender di DPRD Jepara ’09

Pesta demokrasi telah usai, dua pelaksanaan Pemilihan Umum sepanjang tahun 2009 telah menghasilkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden & Wapres pilihan rakyat. Sebagai sebuah produk akhir pemilihan, inilah hasil Pemilu yang harus dihormati semua pihak termasuk para calon anggota dewan, masyarakat pemilih maupun semua elemen masyarakat yang kemarin bekerja untuk isu peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.

Sistem Pemilu yang ramah perempuan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara hasil Pemilu 2009 telah dilantik. Anggota DPRD telah bersiap menyongsong tugas 5 tahun ke depan memajukan Kabupaten Jepara bersama dengan Pemerintah Daerah. Tentu masyarakat berharap banyak terhadap hasil pemilihan anggota DPRD yang prosesnya memakan waktu berbulan-bulan dan sangat ‘menguras energi’. Dinamika masyarakat pun menjadi luar biasa ketika penentuan caleg terpilih ditentukan dengan suara terbanyak. Semua caleg mempunyai peluang yang sama untuk menjadi anggota dewan baik laki-laki maupun perempuan.

Upaya mendesakkan keterwakilan 30% perempuan di parlemen, yang dilakukan oleh aktivis Perempuan Indonesia sejak tahun 1999,  berbuah dengan diakomodirnya keterwakilan perempuan di dalam syarat pencalonan anggota dewan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 30%. Sebagai sebuah Tindakan Khusus Sementara, harus disadari bahwa upaya untuk mendesakkan keterwakilan sekurang-kurangnya 30% wakil perempuan di parlemen adalah hasil perjuangan panjang pendiskriminasian terhadap perempuan yang tidak akan berakhir begitu saja hanya dengan menunggu bergulirnya waktu. Upaya untuk mengawal perempuan sampai ke parlemen dimulai dari ketentuan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat seperti tercantum dalam ps.8.1d UU Parpol 2008. Diharapkan dengan begitu, perempuan sejak awal terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam partai, termasuk dalam pencalegan.

Sebagai sebuah lembaga politik formal, DPRD Kabupaten menjadi salah satu lembaga penentu kebijakan. Proses pengambilan kebijakan yang menyangkut kebutuhan masyarakat terutama perempuan dalam pembahasan APBD atau PERDA lainnya, anggota dewan perempuan (setidak-tidaknya) diharapkan mampu mengamankan kebutuhan perempuan terutama tentang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan dan anak. Mengapa? Karena kesejahteraan hidup perempuan tidak hanya berpengaruh pada dirinya sendiri tapi juga pada peningkatan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat secara umum. Kesejahteraan perempuan bukan hanya masalah perempuan sendiri tapi juga masalah masyarakat. Betapapun perspektif politik laki-laki tentang perempuan bisa di bangun, tetapi perempuan lebih paham dengan kebutuhan-kebutuhannya, karena pengalaman perempuan tidak pernah bisa digantikan oleh laki-laki. Karena itu perempuan harus berpolitik dan masuk dalam ruang politik formal karena dari sanalah sumber dari segala kebijakan masalah perempuan dapat diselesaikan secara proporsional.

Pada tahun 2000, Millenium Development Goals (MDGs) yang disepakati oleh 189 negara termasuk Indonesia mentargetkan 8 tujuan pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2015. Tujuh dari delapan tujuan MDGs  menyangkut masalah perempuan, terutama tujuan pembangunan milenium yang ke-3 yaitu mendorong tercapainya kesetaraan dan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan. Tujuan MDGs ini, diharapkan akan membuka jalan bagi tercapainya 7 tujuan MDGs yang lain. Indikator dari keberhasilan tujuan ke-3 adalah proporsi perempuan yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat, meningkat. Dengan UU Parpol… dan UU Pemilu 2008 yang sudah lebih ramah terhadap perempuan, harapan terhadap peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen menjadi sangat besar.

Harapan dan Kenyataan

Data yang diperoleh dari KPU Jepara Calon anggota DPRD Kabupaten Jepara dalam Pemilu 2009, adalah 526 orang dengan perincian 375 caleg laki-laki dan 151 caleg perempuan yang tersebar di  5 daerah pemilihan se Kabupaten Jepara sementara daftar pengguna hak pilih (DPT Pileg 2009) Laki-laki 401.864 orang dan perempuan berjumlah 406.936 dengan jumlah pemilih perempuan lebih banyak 5.072 daripada laki-laki.  Data dari sumber yang sama menyebutkan komposisi caleg perempuan sebanyak 151 orang tersebut di atas dari sisi prosentase adalah 29% nyaris mendekati 30% seperti yang disyaratkan oleh UU Pemilu dalam syarat pencalonan oleh Parpol peserta Pemilu. Prosentase 29% caleg perempuan, dari sisi jumlah sangat menggembirakan. Apapun motivasi Parpol dan ditempatkan dalam nomor urut berapapun ketika mencalegkan perempuan, upaya pemenuhan persyaratan itu adalah pemberian kesempatan sebagai bentuk penghargaan pada perempuan.

Pemilih punya kuasa, kira-kira itulah yang dapat dikatakan untuk menggambarkan keterwakilan rakyat, termasuk anggota DPRD perempuan di Kabupaten Jepara hasil Pemilu 2009. Banyaknya faktor yang mempengaruhi pilihan pemilih saat menggunakan hak keterwakilannya, tidak bisa kemudian digambarkan dengan sangat sederhana. Dan inilah hasil pemilu yang disadari telah ditentukan oleh masyarakat Jepara; dari 50 kursi keterwakilan rakyat di DPRD Kabupaten Jepara, 47 adalah laki-laki dan 3 perempuan. Jumlah perempuan yang diharapkan mengalami peningkatan bermakna dalam Pemilu 2009 sesuai dengan semangat UU Parpol dan UU Pemilu, justru mengalami penurunan dari Pemilu 2004 yang berjumlah 4 orang. Hanya 6% dari jumlah 50 orang anggota dewan. Padahal study tentang tingkah laku kelompok minoritas menunjukkan diperlukan minimum adanya 30% wakil kelompok agar sebuah kelompok (perempuan) dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan atau membuat aliansi diantara berbagai kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Dibalik kemashgulan penurunan jumlah keterwakilan perempuan, tetap kita harus berbesar hati karena Pemilu 2009 kali ini, caleg terpilih ditentukan dengan suara terbanyak yang berarti caleg perempuan ternyata masih punya ruang bersaing dengan caleg laki-laki.

Keterwakilan berbasis Gender

Menjawab pertanyaan “Apakah peningkatan jumlah perempuan di lembaga politik formal, secara umum akan meningkatkan penyelesaikan persoalan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender”? Jawabnya Tidak. Tidak ada jaminan bahwa peningkatan jumlah perempuan di lembaga politik formal, akan membuat perempuan lebih ”berpihak pada perempuan”. Peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen (seyogyanya) tidak di titikberatkan pada keterwakilan politik berbasis jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) tetapi lebih pada keterwakilan berbasis gender. Keterwakilan politik berbasis jenis kelamin (laki-laki & perempuan) ditandai dengan perbedaan jumlah/persentase perempuan dan laki-laki di parlemen. Tetapi keterwakilan politik berbasis gender di tandai dengan semakin banyaknya politikus yang memiliki kepekaan dan kesadaran akan perlunya hubungan-hubungan sosial, ekonomi, kebudayaan dan politik yang adil antara perempuan dan laki-laki. Tetapi kenyataan bahwa perempuan selama ini menjadi objek dan  laki-laki menjadi subjek dari ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender itu sendiri, membuat perempuan lebih mudah di bangun kesadaraan dan kepekaan gendernya sehingga peningkatan jumlah perempuan di parlemen membuat keterwakilan berbasis gender lebih mudah dicapai.

Hanya 6% keterwakilan perempuan di DPRD Kab.Jepara dari 30% yang diharapkan. Apa yang bisa kita titipkan kepada anggota dewan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan dan anak? Apa yang bisa kita lakukan lagi untuk peningkatan keterwakilan (dalam jumlah) dalam 5 tahun kedepan dan peningkatan kepekaan & kesadaran gender di masyarakat untuk membantu perempuan sendiri dan masyarakat secara umum?

Kiranya kita sangat berharap banyak kepada anggota dewan (baik laki-laki dan perempuan) untuk membangun paradigma Keterwakilan berbasis Gender, yang akan tercermin nanti dalam produk-produk kebijakan yang dihasilkan. Dan kelompok-kelompok perempuan sendiri harus membangun jaringan dan bermitra/bekerjasama guna melekatkan isu perempuan, meningkatkan kapasitas diri untuk mampu bersama-sama membuat perubahan dan memperbesar posisi tawar serta harapan atas dukungan penuh Pemerintahan Daerah untuk upaya pemberdayaan perempuan di semua sektor. Masih banyak waktu, untuk setahap demi setahap meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan, mungkin dalam Pemilu yang akan datang, mungkin juga Pemilu berikutnya lagi. Pekerjaan rumah kita masih panjang dan berliku untuk mencapai tingkat dan kualitas keterwakilan gender yang tinggi. Selalu ada jalan, semoga….

Dewi FB

Purwogondo, Kalinyamatan

(Artikel ini dimuat di Majalah Gelora edisi 101 / Agustus 2009)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: