Problem Data Pemilih Sampai Kapan Berakhir?

Ahmad Mustofa*)

Problem Nasional

Data Pemilih bagi penyelenggara pemilihan umum merupakan bagian dari proses tahapan sejak awal sampai hari pelaksanaan pemungutan suara. Seribu macam persoalan akan muncul selama proses pemutakhiran data dan daftar pemilih pada pelaksanaan pemilu. Tidak hanya dialami pada pemilukada bupati/walikota, pemilukada gubernur, akan tetapi juga dirasakan pada penyelenggaraan pemilu nasional baik pada pemilu DPR, DPD, dan DPRD maupun pemilu presiden dan wakil presiden. Bahkan yang masih hangat di benak kita adalah persoalan pemilih yang dapat menggunakan KTP untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu Presdien dan Wakil Presiden Tahun 2009 yang telah berlalu yang merupakan konsekuensi atas Putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu apapun konsekuensinya, sesingkat apapun waktunya, tidak boleh ditolak, tidak boleh ditawar.Setelah diputuskan dalam sidang Mahkamah Konstitusi maka pada saat itulah   Putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan oleh Komisi pemilihan Umum dan berlaku untuk seluruh Indonesia.KPU harus melaksanakan putusan MK walau hanya punyai dua hari untuk melaksanakan putusan tersebut menuju hari H pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009.

Pemilih tidak tercantum dalam data pemilih

Bila berbicara masalah pemilih, maka akan bersentuhan dengan manusia yang sudah berumur 17 tahun, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, dan harus terdaftar sebagi pemilih. Hak konstitusi warga negara Indonesia dan sebagai warga Kabupaten Jepara dijamin oleh undang-undang untuk menggunakan hak pilihnya menentukan bupati dan wakil bupati Jepara lima tahun mendatang. Hak pilih menjadi sangat penting untuk menentukan nasib Kabupaten Jepara pada lima tahun ke depan. Masyarakat Jepara yang telah mempunyai hak pilih belum sepenuhnya memahami makna satu suara di bilik suara pada saat hari pemungutan suara pada tanggal Januari 2012. Untuk dapat menggunakan hak pilih ternyata mempunyai proses yang panjang dan berliku supaya nama pemilih tercantum di data pemilih. Bagi pemilih yang namanya sudah tertulis di dalam data pemilih sejak pertama kali data pemilih dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Jepara maka tidak ada masalah dengan data pemilih tersebut. Tetapi bagi pemilih yang sejak data pemilih dikeluarkan KPU Kabupaten Jepara namanya sudah tidak “nongol” maka akan menjadikan masalah pertama bagi pemilih. PPDP tentu harus mendatangi dari rumah ke rumah untuk mendata seluruh rumah kepala keluarga dan mengecek dan menanyakan kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya tentang dapa pemilih yang sudah ada, apakah seluruh anggota keluarga yang mempunyai hak pilih telah tercantum atau belum. Untuk anggota keluarga yang sudah mempunyai hak pilih dan belum terdaftar maka PPDP akan memasukkan ke dalam data pemilih agar hak konstitusinya terpenuhi sebagai warga Kabupaten Jepara yang mempunyai hak untuk memilih bupati dan wakil bupati. Masalah pemilih yang belum tercantum dalam data pemilih bisa menjadi masalah serius apabila sejak awal tidak diketahui dan tidak disampaikan kepada PPDP yang pada akhirnya  menjadi permasalahan pada saat hari pemungutan suara pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pemilih meninggal dunia masih tercantum

Jumlah pemilih meninggal dunia yang belum dicoret dan dihilangkan dari data pemilih berakibat jumlah pemilih tidak akurat.Pemilih meninggal dunia menjadi perhatian semua pihak, baik pihak keluarga yang pemilih, pihak RT dan RW, pemerintah desa dan kelurahan, dan pihak penyelenggara pemilu di tingkat desa dan kelurahan.Jika pemilih yang meninggal dunia tidak diselesaikan dengan baik di tingkat desa dan kelurahan, maka sudah dipastikan menjadi permasalahan dalam data pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilpun tidak bisa berbuat banyak jika permasalahan pemilih yang meninggal dunia tidak selesai di tingkat desa dan kelurahan.Dibutuhkan kerja bareng yang terkoordinasi dalam menangani permasalahan pemilih yang meninggal dunia agar tidak menjadi permasalahan pada setiap event pemilu.Pihak keluarga pemilih yang meninggal dunia harus aktif melaporkan kepada pengurus RT-RW dan pemerintah desa/kelurahan. Petugas pemutakhiran data pemilih dan Pantia Pemungutan Suara (PPS) menindaklanjuti dengan mencoret nama pemilih yang meninggal dunia dari data pemilih. Untuk pemilih yang meninggal dunia setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) maka peneyelesaiannya dengan memberi keterangan meninggal dunia pada kolom ke-11 Formulir Model A3-KWK.KPU Daftar Pemilih Tetap pemilu bupati dan wakil bupati.Apabila pemilih meninggal dunia sedangkan Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) sudah diperbanyak dan disampaikan kepada PPS untuk disampaikan kepada KPPS, maka jalan keluarnya dengan memberi keterangan meninggal dunia pada kolom ke-11 Formulir Model A4-KWK.KPU Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT).

Pemilih pindah

Permasalahan pemilih pindah sebagai bagian dari pergerakan penduduk di setiap desa dan kelurahan muncul baik bersamaan atau tidak dengan pelaksanaan pemilu bupati dan wakil bupati.Pemilih yang pindah tidak mengenal saat pemilu bupati dan wakil bupati atau tidak. Mereka melakukan sesuai dengan kepentingan keluarga, kepentingan dinas, kepentingan pekerjaan, kepentingan pendidikan, kepentingan organisasi, kepentingan hubungan dengan pihak luar, dan kepentingan politik. Pemilih pindah yang tidak dilaporkan kepada pemerintah desa dan kelurahan serta penyelenggara di tingkat desa dan kelurahan akan mempengaruhi jumlah data pemilih. Pemilih yang pindah ke luar desa dan kelurahan mestinya mengurangi jumlah data pemilih, tetapi apabila tidak dilaporkan maka jumlah data pemilih tetap tidak ada perubahan.Pemilih pindah yang tidak dilaporkan sangat berpotensi menimbulkan data pemilih ganda.Pemilih pindah tetap tercantum dalam data pemilih desa/kelurahan asal karena tidak dilaporkan dan tercatat dalam data pemilih desa/kelurahan tujuan karena pemilih pindah hanya melaporkan kepada desa/kelurahan tujuan.Akibat tidak melaporkan pada desa/kelurahan asal, maka menimbulkan terjadinya pemilih ganda dalam data pemilih.Pemilih tercantum dalam data pemilih desa/kelurahan asal dan tercantum dalam data pemilih pada desa/kelurahan tujuan, maka terjadilah pemilih ganda dengan terdaftar dalam data pemilih di dua tempat desa/kelurahan. Apabila ada sepuluh orang pemilih pindah yang tidak melaporkan diri maka borpetensi dua puluh nama ganda dalam data pemilih. Apabila ada seratus orang pemilih pindah tidak melaporkan diri maka berpotensi dua ratus nama ganda dalam data pemilih dan seterusnya permasalahan pemilih pindah yang tidak melaporkan diri akan terus berlanjut dan sangat mengganggu data pemilih. Permasalahan pemilih pindah yang tidak melaporkan diri  semakin rumit dan ruwet apabila munculnya di hari pemungutan suara. Masyarakat pasti menilai dengan berbagai komentar dan kritikan tajam kepada penyelenggara pemilu baik KPPS, PPS, PPK, dan KPU kabupaten/kota. Masyarakat tidak mau tahu proses sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu melalui sosialisasi dan mendatangi rumah pemilih. Apapun kalau salah dalam menangani pemilih pindah yang tidak melaporkan diri maka menjadi tanggungjawab penyelenggara pemilu.

Penyelesaian permasalahan pemilih

Masyarakat Jepara tentunya menginginkan pemilu bupati dan wakil bupati yang tertib, lancar, dan tidak menimbulkan permasalahan yang mengganggu pelaksanaannya. Diperlukan kerja keras semua pihak, baik KPU Kabupaten Jepara sebagai penyelenggara, partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan calon, Pemerintah Kabupaten Jepara, dan pihak lain yang terkait penyelenggaraan pemilum bupati dan wakil bupati untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang muncul termasuk permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih. Beberapa langkah perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan pemtukhiran data pemilih.Pertama, Pemerintah Kabupaten Jepara dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Jepara dalam menyiapkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).KPU Kabupaten Jepara memberikan DPT pada pemilu terakhir di Kabupaten Jepara yakni Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.Kedua, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menambah DPT Pilpres tahun 2009 dengan penduduk yang berusia 17 tahun pada tanggal 29 Januari 2012 dan mengolah menjadi DP4 yang akan diserahkan kepada KPU Kabupaten Jepara.

*) Anggota KPU Kabupaten Jepara

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: