“Mendorong optimisme publik untuk Suksesnya Pemilukada 2012”

I

Pemilukada sesungguhnya adalah mekanisme paling konstitusional dalam proses pergantian kepimpinan di daerah. oleh karenanya penyelenggaraan pemilukada seharusnya disambut dengan antusias dan suka cita oleh seluruh warga di daerah. Dengan pemilukada, warga memiliki kesempatan lagi untuk menentukan pemimpinnya untuk lima tahun mendatang, dengan pemilukada warga juga memiliki peluang untuk memperbaharui akad politiknya dengan calon pemimpinnya. Dengan demikian, pemilukada tak hanya sekedar prosesi ritual demokrasi lima tahunan, tetapi lebih dari itu akan menentukan nasib daerah lima tahun ke depan. Pemiluikada seharusnya tak hanya dijalani sekedar prosedural demokrasi tetapi harus  dapat menemui makna substansinya; kesejahteraan dan keadilan.

Pemilukada Jepara yang kita jalani ini menjadi momentum untuk mewujudkan harapa-harapan seperti itu. Pemilukada Jepara yang dihelat 29 Januri 2012 itu menanggung segudang beban dan harapan, harus berjalan sukses dan mampu menghantarkan kepemimpinan yang dapat mensejahterakan dan memenuhi rasa keadilan warga.

II

Sejak awal, suasana dan kondisi yang mengiringi penyelenggaran pemilukada Jepara sebenarnya menampakkan gairah dan dinamika sosial yang menggembirakan. Banyak masyarakat yang meyambutnya dengan penuh semangat dan manyatakan akan berapartisipasi di dalamnya. Kondisi ini sangat mungkin dipengaruhi oleh suasana memperebutkan kursi kepemimpinan yang kali ini lebih kompetitif dibanding pemilukada lima tahun yang lalu. masyarakat saat itu berpikir nama-nama yang bakal maju akan banyak, tokoh-tokoh pun berpadangan siapa saja yang bakal maju  akan memulai dari start yang sama dan terasa lebih adil, karena tiadanya calon yang dianggap paling kuat dan incumbent, disamping pula karena struktur sosial politik di jepara yang makin bergeser dinamis ke arah heterogenitas, tidak lagi homogen. (Basis sosial agama cenderung seragam namun struktur sosial politiknya semakin beragam).

Pun begitu kesiapan penyelenggaraannya. 4 (empat) komponen yang menompang pemilukada, yakni dukungan anggaran, penyelenggara, pemilih dan peserta, kecuali yang disebut terakhir ini telah menujukkan kesiapannya dan tidak menemui masalah berarti. Soal anggran, kita semua tahu bahwa sejak jauh hari sebelum penyelenggaraan pemilukada dimulai, tentang anggaran ini telah selesai dan tidak ada masalah, begitu juga penyelenggaranya mulai dari KPU, PPK, PPS, PPDP sudah 4 (empat) bulan ini telah melaksanakan setiap tahapan dengan baik dan lancar, sedangkan pemilih, yakni warga yang nanti memilih, saat ini sedang diproses kesiapannya oleh KPU di dalam tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Lain halnya dengan peserta pemilukada, sampai tahapan pencalonan ini mereka bahkan belum selesai benar dalam merangkai keputusannya. Barangkali sesuai jargon politik yang the last minute bisa berubah, sehingga calon-calon dan partai politik enggan untuk segera mencapai titik temu.

Kondisi diatas dianggap berbalik tatkala sampai empat bulan tahapan pemilukada berjalan, bahkan sampai pada tahapan pencalonan perseorangan dibuka, yang mestinya bisa memberi sebagian kepastian tentang keberadaan peserta pemilukada ini, belum menujukkan siapa saja yang bakal menjadi peserta pemilukada kita nanti. Pendaftaran calon perseorangan telah terlewati begitu saja, tanpa menimbulkan jejak siapa yang akan mewakili pasangan calon perseorangan ini menjadi peserta pemilukada ke depan. Publik-pun (termasuk DRD), seolah menemukan pembenarnya bahwa pemilukada kita ini akan adem ayem saja, pemilukada ini akan kurang sukses karena kekahawatiran partisipasi tidak tinggi. Pemilukada ini kurang membangkitkan semangat publik karena sampai empat bulan menjelang pelaksanaan belum tahu siapa calon-calon yang akan dipilihnya.

Kekawatiran ini lumrah, dan bisa jadi benar jika sekedar menengok pengalaman pemilukada kita yang dulu, dimana jauh hari sebelum pemilukada dimulai sudah terlihat calonnya, partai-partai telah menjajakkan calonnya ke publik, dan respon masyarakatkanpun menunjukkan kegairahan politik penuh optimisme. Atau kalau harus membandingkan pemilukada-pemilukada di daearh lain, kondisi yang terjadi di jepara kali ini jauh dari ‘meriah’ dibanding, Rembang, Kota Semarang, Blora, Grobogan, Demak, dan terakhir Pati yang penuh gempita pencalonannya. Kondisi yang seperti ini lantas menggoda publik untuk bertanya sukseskah penyelenggaraan pemilukada Jepara kali ini ?, bahkan pertanyaan ini masih dilanjutkan dengan  bisakah pemilukada kita nanti menghasilkan pemimpin yang sukses menghantar Jepara ke pintu gerbang kesejahteraan dan keadilan?. Pertanyaan-pertanyaan ini menandaskan bahwa publik tidak saja menginginkan perhelatan demokrasi lokal ini berlangsung prosedural sesuai peraturan perundangan-undangan tetapi juga harus dapat melampuinya, yakni berlangsungnya demokrasi yang subtanstif, yang berbanding lurus dengan hajat masyarakat dengan diselenggarakannya pesta demokrasi lokal ini.

III

Ada beberapa prasarat yang diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkualitas dan bermartabat. SBY dalam suatu pidato pembukaan konferensi KPU se-ASEAN kemarin, menyebut setidaknya ada 5 (lima) indikator yang harus dipenuhi untuk menuju penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, yaitu pertama; sistem Pemilu yang tepat, yakni pemilu harus mencerminkan sistem yang free dan fair. Kedua, kelembagaan penyelenggara pemilu yang kredibel, ketiga, terkait manajemen Pemilu, utamanya hal ini, adalah pada saat pelaksanaan, penghitungan suara dan pengawasan pemilu yang benar dan efektif. Dan Keempat, ada kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Serta yang terakhir, khusus bagi young democracy, keberhasilan Pemilu harus tercermin dari ketertiban Pemilu, tanpa adanya kekerasan dan aksi anarki.

Sementara hal-hal yang lebih teknis dan praktis yang biasanya dipakai untuk menengerai sebuah pemilukada yang sukses dan berkualitas, adalah beberapa hal beriktut ini harus terpenuhi, yaitu pemilukada harus berjalan sesuai aturan perundangan-undangan yang berlaku, partisipasi masyarakat terjadi mulai awal sampai akhir, dan mencerminkan kesadaran dan kecerdasan dalam menentukan pilihannya, mengandung pendidikan politik yang mencerahkan dan mendewasakan, dan produknya benar-benar mampu melahirkan pemimpin sesuai harapan masyarakat.

Sekarang kita coba idetifikasi indikator-indikator tersebut untuk melihat perjalanan penyelenggaraan pemilukada kita ini. pertama terkait regulasi, sejauh tahapan yang sudah dijalani ini, penyelenggara sebagai pilar utama sangat keukeuh dalam memedomani regulasi yang ada, jadwal tahapan disusun dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan-undangan, termasuk bagaimana penyelenggara (stakeholder yang lain) mematuhi jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan sendiri ini. Begitu halnya dengan tahapan-tahapan yang lain seperti, pemebentukan badan penyelenggara, sosilisasi, pendaftaran pemantau, serta pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan yang terakhir tahapan pencalonan. Komitmen untuk melaksanakan setiap tahapan pemilukada sesuai dengan mekanisme dan tata aturan ini terus dipegang oleh penyelenggara, bahkan dalam situasi tertentu penyelenggara harus menunjukkan sikap ‘normatif’ saja, dan tidak memberi ruang negosiasi sedikitpun terhadap munculnya tafsir dari sebuah ketentuan. Sekiranya dalam perkembangannya terjadi suatu kebuntuan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum yang ada, penyelenggara pasti akan meminta arahan dan petunjuk ke penyelenggara yang ada di atasnya. Sebagai penyelenggara pemilukada, tugas KPU adalah pelaksana peraturan perundang-undangan, dan dalam teknisnya KPU memiliki struktur hirarkis kordinasi dan dalam memedomani peraturan juga terikat struktur hirarki tata urutan perundang-undangan yang ada. Kaitanya dengan hal ini KPU telah berupaya secara maksimal bagaimana mensosilisasikan regulasi-regulasi yang ada ini kepada stakeholder pemilukada untuk bisa dipahamai bersama dan menepiskan kemungkinan nterjadinya beda persepsi. Ancaman terkait dengan regulasi ini bisa muncul apabila skatholder pemilukada mengambil persepsi yang berbeda sehingga menghasilkan sikap yang berbeda pula yang disesuaikan dangan kepentingan politiknya, inilah yang harus diantisipasi bersama.

Selanjutnya tentang partispasi publik. Pengalaman kita tentang partisipasi politik dalam pemilu atau pemilukada di Jepara memang fluktuatif dan menunjukkan kecenderungan menurun (sekedar mengingatkan, catatan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilukada di Jepara adalah sebagai berikut: pada Pemilu 2004; Legislatif : 89.5 %, Presiden I : 79%, Presiden II : 74 %. Pada Pemilukada 2007 : 55,07 %, Pilgub jateng 2008 : 43.79 %, dan pada Pemilu 2009 yang lalu ; Legislatif : 71,64 %, Presiden : 70,50 %).

Kita pasti sadar bahwa banyak faktor yang mempengerahui angka partisipasi, ada yang bersifat ideologis, teknis-administratif  dan praktis & prakmatis. Backgraoundnya juga bisa bersifat internal dan eksternal dari pemilih itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak mudah mengkomparasikan tingkat partisipasi pemilih dengan capaian ‘sukses’ penyelenggaraan pemilukada, terlebih karena sistem pemilukada yang ada dan kondisi sosial-politik yang mengiringinya, jika proses pemilukada berjalan dengan baik tanpa diiringi hal-hal yang buruk maka partisipasi pemilih akan berbanding lurus dengan suksesnya pemilukada, tetapi jika sebaliknya, jika perjalanan penyelenggaran pemilukada dipenuhi hal-hal negatif, maka partisipasi pemilih akan berbanding terbalik dengan sukses pemilukada, democracy berubah menjadi democrazy. Kendati demikian kita sudah terlanjur mengamini, pemilukada yang sukses adalah pemilukada yang derajat partisipasinya tinggi, pemimpin yang terpilih adalah hasil dari partisipasi pemilih yang tinggi , sehingga pemimpin yang terpilih menjadi legitimate karena mendapat kepercayaan mayoritas publik.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi ini, tentu bukan hanya menjadi tugas penyelenggara, tetapi  semua pemangku kepentingan dan stakholder memiliki kewajiban yang sama untuk mendorong partisipasi ini untuk suksesnya pemilukada kita nanti. Semuanya harus memiliki kepentingan untuk membangkitkan optimisme publik dalam penyelenggaraan pemilukada, jika ini yang terjadi maka indikator berikutnya, yakni adanya pendidikan politik yang mencerahkan dalam proses pemilukada secara tidak langsung akan terpenuhi dan sangat mungkin pemimpin yang terpilih adalah yang sesuai harapan publik.

Pendidikan politik dalam pemilukada kita ini akan tampak manakala semua proses yang berlangsung, baik yang terjadi dalam penyelenggra (KPU & Panwas), pemerintah daerah (Pemda & DPRD) partai politik, pasangan calon pserta pemilukada, media, pemilih serta yang lainnya menunjukkan sikap-sikap yang benar sesuai tata aturan dan tata etik politik yang ada, serta menjauhnya tindakan-tindakan yang negatif dalam menjalani proses pemilukada ini. Begitu juga calon yang terpilih, jika sejak awal yang bersangkutan ini melaluinya sesuai mekanisme & prosedur yang berlaku, dijaring secara transparan dan melibatkan partisipasi publik, kemudian selama menjalani sebagai calon, menunjukkan prilaku-prilku yang simpatik kepada masyarakat, dan jauh dari praktek-praktek yang menyimpang, termasuk dalam hal kampanyenya  misalnya sanggup menyakinkan program dan visi-misi yang ditawarkan adalah yang benar-benar menjadi harapan riel masyarakat, tentu tampilnya Bupati & wakil bupati terpilih menunjukkan sukses penyelenggaraan pemilukada kita nanti.

IV

Hari ini boleh jadi pemilukada kita masih belum menunjukkan kepastian siapa pasangan yang akan dipilih nanti, publik pun harus merasa prihatin dan bahkan khawatir dengan kondisi seperti ini, akan tetapi proses pemilukada itu akan tetap berjalan menapaki setiap tahapannya. Tahapan untuk mengahasilkan pasangan calon peserta pemilukada pun belum dilalui (meskipun pendaftaran untuk calon peseorangan sudah tertutup). Akan tetapi bukankah publik juga (sebenarnya) turut andil terhadap kondisi pemilukada yang kita rasakan hari ini ?. Karena publik sepertinya juga tahu bahwa kondisi yang terjadi ini adalah refleksi dari masih bekerjanya sistem politik kita yang belum ‘sehat’ (dalam tanda petik). Ada situasi ketergantungan, publik (pemilih) tergantung siapa calonnya, calon tergantung partainya, sementara partai di dalam mengusung calon tergantung ke’sesuaian’nya (baca; menyebabkan mahalnya biaya politik sang calon). Semuanya menjadi saling tersandera oleh sistem dan kekuatan yang tidak terlihat oleh kasat mata itu. Inilah ‘lorong gelap’ yang kiranya publik sendiri seharusnya bisa membongkarnya, atau setidak-tidaknya bisa melawannya dengan mengambil jalan lain yang berusaha keluar dari sanderanya. Publik bisa bersikap ‘balik kucing’  untuk menegasikan (mempertentangkan) politik sandera itu. Publik dengan kebutuhannya bisa mendorong sendiri kebutuhan calaon yang dimauinya untuk diusungnya sendiri.

Untuk menepis rasa prihatin dan kekhawatiran publik agar tidak berkembang, hari ini juga semua pihak (terutama DRD) harus mampu meyakinkan bahwa pemilukada yang kita jalani ini akan berlangsung suskes, bahwa belum ada kepastian tentang siapa calon yang akan dipilih nanti,  pada saatnya pasti akan tersedia (pasti ada calonnya), hal ini tinggal menunggu waktu. Sekarang yang perlu dilakukan adalah membangkitkan optimesme publik akan susksesnya pemilukada yang kita jalani ini, memoblisir kesadaran partisipasi publik untuk —tidak semata-mata—mewujudkan partisipasi yang tinggi tetapi menghasilkan pemimpin Jepara yang mampu menghantarkan kesejahteran dan keadilan di bumi Kartini ini. Nah…kalau KPU sudah berbuat untuk itu apa yang dilakukan DRD dan yang lain untuk ini ?.***  [Oleh; Muslim aisha, ditulis ditengah-tengah menuggu hari terkahir pendaftaran pasangan calonan perseorangan, hari Senin, 10 Oktober 2011, pkl. 24.00]

2 Tanggapan to ““Mendorong optimisme publik untuk Suksesnya Pemilukada 2012””

  1. Ngapain pake di-dorong ?
    Yang namanya didorong, akan memiliki konotasi karena macet, mampet, keset / males, lambat, atau bahkan masa bodoh.
    Lagipula, sikap / kondisi ini juga berpengaruh pada kualitas.
    Ya, beresiko “jatuh” atau “mutung”

    Lantas ?

    Optimisme adalah Semangat yang hadir dari pengejawantahan.
    Dalam konteks Pilkada ini, maka titik perhatiannya ada pada perilaku dan keteladanan yang awam dan mudah dipahami secara “bodon”.

    Jadi, bukan karena kata”mendorong” atau akibat “dorong dan mendorong” ini yang jadi perhatiannya.

    Gairah, kreatifitas dan keteladanan adalah media efektif yang akan memberi kontribusi pada “Goal Setting”

    Semoga tidak sekedar alasan “menjalankan amanah rakyat” kemudian “berpesta” dan berlanjut dengan “pesta-pesta” yang bikin jenuh dan muak……

    Bisakah ?

    Turut mensupport,

    jauhar@doctor.com

  2. SAIFUL LATIF Says:

    Menurut hematnya, bahwa yng menjadi dasar utama tentang masa depan jepara adalah tentang kesiapan para calon bupati untuk mengawal, mempersiapkan diri, dan mengarahkan masyarakat utuk lebih baik dan sejahtera…!
    Yang menjadi kelemahan adalah sikap hedonisme, apatis dan enggan dalam partisipasi memilih bupati masa depan.
    Karena sampai sekarang ini masih banyak masyarakat dari ujung utara sampai ujung selatan jepara masih gagap,tidak tahu, dan merasa tidak penting di moment yang bersejarah ini, karena proses penyadaran berdemokrasi dan berpolitik kepada masyarakat sangat kurang..!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: